KETAPANG. Kondisi bangunan gedung SMP Kecamatan Sandai dinilai sangat memprihatinkan. Kondisi bangunan tersebut sudah selayaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Demikian disampaikan Susilo Aheng kepada Equator, Minggu (7/2).

“Saat saya bertandang ke SMP PGRI Kecamatan Sandai secara kebetulan guru yang mengajar adalah teman saya, dan saya kaget dengan kondisi ruas jalan menuju ke sekolah tersebut karena selain posisinya agak curam (terjal), dan tanahnya juga sangat licin dan becek,” kata pria yang aktif memerhatikan lingkungan di perhuluan Ketapang ini.

Selain jalan menuju sekolah yang dirasakannya sangat miris, kondisi ruangan kelas juga sangat memprihatinkan. Di mana, jendela gedung sekolah tanpa kaca dan hanya diberi papan yang dipaku sebagai pengaman saja. Ditambah lagi dengan kondisi atap seng yang tidak ada plaponnya.

“Kalau di siang hari sangat panas sekali dan kalau terjadi hujan angin bisa basah karena tempias, kasihan sekali dengan keadaan SMP ini,” tandasnya.

Dia berharap, pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang jangan hanya berfokus di kota. Namun juga memerhatikan daerah perhuluan, karena bisa memengaruhi semangat  kegiatan belajar anak didik dan guru-guru yang mengajar.

“Hal yang paling utama harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, mengenai status Pak Cik Ditiro, seorang guru yang telah mengajar sejak tahun 1985 hingga sekarang, genap 25 tahun mengabdi. Sampai sekarang masih menyandang status guru kontrak.”

“Padahal beliau sebenarnya sangat layak menyandang status pegawai negeri sipil (PNS), sudah banyak berjasa menempa sumber daya manusia yang berkualitas, serta lebih dari 95 persen murid berasal dari pedalaman,” tambahnya.

Selain guru kontrak, dikatakan Susilo Aheng, Cik Ditiro kelahiran 1955 ini, juga merangkap sebagai kepala sekolah di SMP PGRI Sandai.

Dia sangat prihatin dan sangat terharu dengan perjuangan dan keuletan Cik Ditiro bersama rekan-rekannya, tetap bersemangat mengajar dengan menyandang status apa adanya.
“Saya sangat prihatin dengan kesejahteraan dan masa depan pahlawan tanpa tanda jasa ini,” timpalnya.

Persoalan guru dan sekolah-sekolah di pedalaman, pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah terselesaikan. Padahal, kata Susilo, perjuangan tenaga pendidik di pedalaman sudah mencapai puluhan tahun mengajar, seharusnya mendapat perhatian extra dari pemerintah.

Dia mengakui, di lapangan sering menjumpai tenaga pendidik di pedalaman jarang menyandang status PNS. Yang banyak dijumpai justru guru kontrak dan guru honor yang secara sukarela mengajar. Adapun tenaga PNS yang diutus pemerintah, terkesan tidak mampu bertugas di pedalaman karena sudah terbiasa hidup enak di kota. Sehingga masyarakat banyak mengeluhkan guru dari kota karena banyak bolosnya.

“Kita juga bisa memakluminya karena faktor kebiasaan hidup enak dan beda budaya. Sehingga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi di pedalaman tidak ada listrik, tidak ada supermarketnya.”

“Solusi terbaik, pemerintah daerah harus mengadopsi sumber daya manusia (SDM) dari pedalaman diangkat jadi PNS. SDM dari pedalaman juga banyak menyandang gelar diploma tiga (D3), bahkan strata satu (S1),” sarannya. (KiA)